Artikel Hak dan Kewajiban


Studi kasus : Markus Pajak 25 M

Kronologi markus (makelar kasus) penggelapan pajak mabes polri dan gayus tamburan pegawai dirjen pajak bisa ramai di bicarakan beberapa waktu terakhir. Kasus makelar kasus penggelapan pajak yang melibatkan beberapa pati polri ini mencuat setelah kombes Susno Duaji melaporkan adanya markus d tubuh polri kepada satgas anti mafia hukum. Testimoni Susno Duaji inilah yang kemudian semakin memperuncung perseteruan Susno Duaji Vs polri semakin meruncing. Bagaimana sebenarnya kronologi markus (makelar kasus) mabes polri.

Menurut Susno ketika masih menjabat sebagai kabareskrim, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan laporan tentang pembengkakan rekening seorang karyawan pajak atas nama Gayus M Tamburan. Tidak tanggung-tanggung rekening pegawai negeri gol. IIIa senilai Rp 25 miliar coba bandingkan dengan standar gaji PNS. Jika melihat profil Gayus Tambunan nilai sebesar itu sangat mustahil dimilikinya.

Anehnya uang yang dinyatakan bermasalah adalah Rp 400 juta. Rp 24,6 M sisanya seolah menguap entah kemana. VIVanews melansir bahwa surat mengenai permintaan pembukaan blokir terhadap rekening Gayus yang dianjurkan Mabes Polri kepada direktur Utama Bank Panin. Surat bernomor R/805/XI/2009 Bareskrim, perihal pembukaan pemblokiran harta kekayaan An. Gayu Holomoan P. Tambunan dengan tanggal keluar 26 November 2009. Surat sakti itu ditanda tangani oleh direktur II Ekonomi dan khusus Raja Erizman, A.n. kabareskrim Polri dengan tembusan Gubernur BI dan kepala PPATK. Pertanyaan kemana duit Rp 24,6 M itulah yang mencuat isu adanya makelar kasus di mabes polri.
Nama Gayus muncul setelah mantan kabareskrim Susno duaji bersuara soal adanya makelar kasus pajak senilai Rp 25 milyar.

Gayus  Tambunan merupakan pegawai pajak dengan golongan IIIa. Namun kekayaan Gayus cukup membuat geleng-geleng diantaranya rumah mewah di Gading Park View dan apartemen di Cempaka Mas termasuk mobil mewah yang terparkir dihalamannya. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Gayus Tambunan bebas dalam perkara penggelapan pajak pada 12 Maret 2010.

Program reformasi birokrasi dengan peningkatan gaji melalui tunjangan remunerasi, ternyata tidak menjamin pegawai akan patuh dan tidak melakukan penyimpangan. Ini terbukti dari kasus markus pajak Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Kasus makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Ditjen pajak Gayus Tambunan, berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah di bidang pajak. Masyarakat menjadi miskin malas membayar pajak karena uang hasil pajak rawan di salah gunakan.

Padahal kewajiban pajak mengikat bagi seluruh warga negara wajib pajak. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ini bisa memberi kesan negatif di masyarakat tentang penggunaan pajak. Padahal tidak semua pegawai pajak seperti Gayus. Tapi terlepas dari itu semua, seharusnya kewajiban kita berhak menikmati pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Bentuknya orang bijak taat pajak?

Sementara rakyat dikejar-kejar supaya bayar pajak, pegawai pajak (gayus) mengambil untuk menikmati rumah yang dibeli dari keringat rakyat yang taat bayar pajak, kalau begini jangan salahkan rakyat enggan bayar pajak.. apa kata dunia?

Sumber :
http://detik.com

http://berita.liputan6.com

http://solopos.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s